Layanan internet satelit Starlink milik Elon Musk segera tersedia bagi masyarakat Indonesia. Starlink menawarkan berbagai keunggulan dan manfaat saat memasuki pasar ritel nasional. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Starlink telah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai penyedia layanan Very Small Aperture Terminal (VSAT) dan Internet Service Provider (ISP). Bahkan, dalam waktu dekat, layanan ini akan diuji coba di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebelum mulai beroperasi secara komersial di Indonesia.
Cecep Hidayat, Direktur Eksekutif Indonesia Strategic Research, berpendapat bahwa kehadiran satelit orbit rendah seperti Starlink di sektor telekomunikasi memberikan dampak positif dan negatif. Salah satu sisi positifnya, Starlink dapat mempercepat penyebaran jaringan broadband, terutama di daerah terpencil, sehingga meningkatkan konektivitas informasi global di wilayah tersebut.
Namun, kehadiran Starlink juga berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan suatu negara, termasuk Indonesia. Cecep mengungkapkan bahwa salah satu ancaman utama adalah terkait keamanan data dan informasi pengguna Starlink di Indonesia.
"Sebagai negara berdaulat, pemerintah harus memiliki otoritas untuk mengatur dan mengawasi seluruh perusahaan satelit telekomunikasi yang beroperasi di wilayah udara Indonesia," ujar Cecep dalam pernyataannya pada Jumat (26/4/2024).
Sebelum memberikan izin operasi kepada Starlink, pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa keamanan data dan informasi pengguna dilindungi sesuai standar nasional. Cecep menjelaskan bahwa data pengguna Starlink ditransmisikan langsung ke pusat mereka di Amerika Serikat. Karena data tersebut dikirim ke luar negeri, pemerintah Indonesia tidak dapat menjamin keamanan data tersebut. Hal ini menimbulkan potensi ancaman terhadap kedaulatan negara.
"Starlink dan semua operator telekomunikasi satelit yang ingin beroperasi di Indonesia harus mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang, seperti Kominfo, otoritas penerbangan, dan otoritas keamanan seperti TNI. Tidak boleh ada operasional satelit asing yang melanggar regulasi yang berlaku karena tekanan tertentu," tambah Cecep.
Ia berpendapat bahwa pemerintah memiliki kebijakan dan prioritas dalam membangun jaringan telekomunikasi nasional. Jika dalam jangka panjang diperlukan satelit untuk melayani daerah terpencil, pemerintah dapat mengutamakan perusahaan swasta nasional. Jika tidak memungkinkan, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk membangun satelit sendiri atau menggunakan operator satelit asing.
"Kurangnya kesadaran ruang (space awareness) dapat memicu masalah keamanan dan kedaulatan Indonesia. Dengan kesadaran ruang yang baik, Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan ruang dirgantara," tutup Cecep.
Bagaimana dampak jika terjadi kebocoran data terhadap pengguna Indonesia?
Kebocoran data pengguna Starlink di Indonesia dapat menimbulkan berbagai risiko terhadap kedaulatan negara. Data pengguna yang bocor dapat digunakan oleh pihak asing untuk memata-matai atau mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional. Informasi pribadi dan aktivitas online masyarakat yang jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab bisa dimanfaatkan untuk melakukan propaganda, penyebaran berita palsu, atau bahkan serangan siber yang dapat mengancam stabilitas sosial dan ekonomi. Selain itu, kurangnya kontrol terhadap data yang dikirim ke luar negeri juga mengurangi kemampuan pemerintah dalam melindungi warganya, sehingga memperlemah kedaulatan dan keamanan nasional. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh operasi telekomunikasi satelit di Indonesia mematuhi regulasi keamanan yang ketat.
Gimana pendapat kamu setelah mengetahui informasi ini? Masih semangat buat nunggu kehadiran starlink di Indonesia?
Tulis komentar kamu di bawah atau di media sosial kita ya!!
Follow kami di sini